Headlines News :
.

HKTI Jombang Siap Revolusi Pertanian: Petani Tak Lagi Sekadar Pemegang Cangkul


Berita Jombang net — Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jombang yang baru dilantik, Farid Kurniawan Aditama, menyatakan komitmennya untuk membawa wajah baru pertanian Jombang yang lebih maju, mandiri, dan bermartabat.

Dalam pernyataan usai pelantikannya di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (25/7), Farid menyampaikan bahwa Ditemui usai dilantik sebagai ketua HKTI Jombang di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur Surabaya, Farid menekankan bahwa pertanian Jombang tak lagi cukup digerakkan hanya dengan cangkul. Menurutnya, sudah saatnya pola pikir petani berubah.

“Hari ini, pertanian Jombang tak lagi cukup hanya digerakkan cangkul. Kita butuh keberanian untuk merombak pola pikir. Bahwa petani bukan sekadar pekerja lahan, tapi pengelola ekosistem pangan,” ujar Farid lantang.


Sebagai politisi muda dari Partai Gerindra, Farid membawa visi besar untuk menaikkan kelas petani di Jombang. Ia menyebutkan, HKTI di bawah kepemimpinannya akan berfokus pada transformasi digital pertanian, perluasan akses pasar, serta penguatan kedaulatan petani atas tanah dan hasil produksi mereka.

“Kita harus akhiri cerita lama: pupuk langka, harga panen anjlok, dan lahan yang tergadai. Sudah waktunya menulis babak baru: petani sejahtera, sawah lestari, dan Jombang swasembada pangan,” imbuhnya.


Farid juga menekankan pentingnya menggeser posisi petani dari yang selama ini kerap dipinggirkan, menjadi aktor utama dalam pembangunan pangan nasional. Menurutnya, petani harus tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan dan inovasi teknologi hijau.

“Petani bukan lagi kelas dua. Di HKTI Jombang, kita pastikan petani berdiri di barisan depan. Mereka adalah pejuang pangan, pionir teknologi, dan penjaga kedaulatan tanah,” tegasnya.


Mengakhiri pernyataannya, Farid menyerukan gerakan bersama untuk memberdayakan petani agar tidak lagi menjadi penonton di negeri sendiri.

“Kita lah produsen, kita lah pengendali. Petani Jombang harus punya suara yang didengar, produk yang dihargai, dan masa depan yang diwariskan,” tutupnya.


Dengan semangat baru, HKTI Jombang di bawah kepemimpinan Farid bertekad menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya kuat dari segi produksi, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Bupati Warsubi Dorong Pembangunan 15 Ribu Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin Jombang


Beritajombang.net-Bupati Jombang, H. Warsubi, terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Selasa (22/7/2025), Bupati didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Kepala Dinas PUPR, melakukan audiensi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam audiensi tersebut, Bupati mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 18 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Jombang. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat agar minimal 10 hingga 15 ribu unit bisa segera dibangun atau direhabilitasi, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Fokus kami adalah masyarakat miskin ekstrem dan keluarga dengan pendapatan terbawah 10 persen. Mereka sangat rentan dan butuh intervensi segera," tegas Bupati Warsubi.

Warsubi juga menambahkan bahwa kelompok kedua yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin rentan yang masih bisa jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem saat terjadi guncangan ekonomi. Oleh karena itu, bantuan sosial dan intervensi pembangunan rumah akan diarahkan untuk kelompok ini agar tidak kembali terpuruk.

“Rumah layak adalah fondasi utama kesejahteraan. Anak-anak bisa belajar dengan baik, kesehatan keluarga terjaga, dan produktivitas meningkat. Inilah bentuk nyata dari pembangunan manusia yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Program RTLH di Kabupaten Jombang dirancang untuk mendukung visi daerah yang inklusif, sehat, dan layak huni. Dengan hunian yang layak, masyarakat akan memiliki ruang tumbuh yang lebih baik, sekaligus mempersempit kesenjangan sosial.

Bupati Warsubi berharap, melalui sinergi antara Pemkab Jombang dan pemerintah pusat, target pengentasan kemiskinan melalui pembangunan rumah layak huni dapat tercapai lebih cepat.

"Kami ingin Jombang menjadi daerah yang benar-benar memberi rasa aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Dan itu dimulai dari rumah yang layak," pungkasnya.


Pemkab Jombang Gencarkan GEMARIKAN untuk Cegah Stunting dan Tingkatkan Gizi Masyarakat


Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) terus mengintensifkan upaya penanggulangan stunting dan peningkatan gizi masyarakat melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Sosialisasi program ini digelar di halaman Pujasera Kaloka, Kecamatan Plandaan, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Program ini menyasar 250 ibu hamil dan ibu dari balita stunting di 13 desa wilayah Plandaan, yang masuk dalam zona prioritas penanganan stunting. Sebagai bentuk dukungan, DKPP menyalurkan 750 kg ikan filet, di mana masing-masing penerima mendapat 3 kg.

Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) sekaligus Ketua TP PKK Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, berharap program ini mampu mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai asupan harian.

“GEMARIKAN adalah strategi kunci memperbaiki gizi anak dan menurunkan stunting. Harapannya, Plandaan bisa jadi wilayah bebas stunting,” pungkasnya.

Sebagai simbol dukungan, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan langsung paket ikan segar kepada para penerima manfaat. Pemkab Jombang optimis, melalui kolaborasi dan edukasi berkelanjutan, target penurunan stunting hingga 14% dapat tercapai tahun ini.


Plt. Kepala DKPP, Sudiro Setiono S.S, M.Si, menyebut GEMARIKAN bertujuan mendorong konsumsi ikan sejak dini sebagai solusi peningkatan gizi, penguatan ketahanan pangan, dan upaya konkret menurunkan angka stunting.

“Ikan adalah sumber protein hewani yang murah dan bergizi tinggi, sangat penting untuk tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si melalui Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syaiful Anwar, S.T., M.E, menegaskan bahwa stunting adalah persoalan serius yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas SDM, bahkan bisa menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 2–3% per tahun.

“Mengatasi stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi butuh gerakan kolaboratif dari semua pihak,” tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya edukasi pola asuh dan pemberian asupan gizi yang tepat dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dimulai sejak kehamilan hingga usia anak dua tahun. Konsumsi ikan dinilai sebagai cara paling efektif karena kandungan omega-3 dan omega-6 yang sangat penting untuk perkembangan otak dan fisik.

Tingkat konsumsi ikan di Jombang juga mengalami peningkatan signifikan dari 39,33% pada 2023 menjadi 42,09% pada 2024. Capaian ini menunjukkan tren positif dari sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah daerah.


Wanita Berjaket Hitam Bobol Empat Toko di Pasar Megaluh Jombang

BeritaJombang.net – Aksi pencurian kembali terjadi di Pasar Tradisional Megaluh, Jombang. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa siang (22/7/2025), saat suasana pasar mulai sepi dan sebagian besar lapak sudah tutup. Seorang wanita terekam kamera CCTV tengah membobol sejumlah toko dengan tenang dan terencana.

Berdasarkan rekaman CCTV milik salah satu kios, aksi pelaku berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam video berdurasi satu menit itu, tampak seorang perempuan mengenakan jaket hitam, celana jeans biru, berhijab, dan menggunakan masker. Ia terlihat mondar-mandir mencurigakan sebelum mulai mencongkel pintu toko menggunakan alat seperti linggis.

Dari hasil pantauan, setidaknya tiga toko dibobol dengan cara mencongkel pintu, sementara satu toko lainnya dibuka paksa menggunakan kunci rolling door. Keempat toko tersebut merupakan milik pedagang pakaian dan sembako yang memang tutup lebih awal.

“Pasar memang sudah mulai sepi, banyak yang pulang. Pelaku sepertinya tahu situasi dan memanfaatkannya. Kami baru tahu setelah pemilik toko melapor dan cek CCTV,” ujar, salah satu pedagang pasar.

Pihak kepolisian mengimbau para pedagang untuk lebih waspada, termasuk memasang kunci ganda dan CCTV di masing-masing toko. Sementara itu, kasus ini kini dalam penanganan Polsek Megaluh dan pelaku masih dalam pengejaran.

Warga berharap, pengamanan pasar bisa ditingkatkan terutama pada jam-jam rawan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Realisasi PBB-P2 Hampir 93 Persen, BPHTB Harus Digenjot Lewat Sinergi PPAT

Beritajombang.net — Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jombang menembus 92,84 persen atau Rp 51,06 miliar dari target. Bupati Jombang, H. Warsubi, menegaskan capaian ini tidak boleh membuat lengah.

“Ini bukti kalau kepala desa, lurah, camat, dan Bapenda kerja serius. Tapi ingat, jangan berhenti di sini. Kita masih punya PR di BPHTB. Sinergi dengan PPAT mutlak diperlukan,” tegas Warsubi di Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (21/7/2025).

Menurut Warsubi, pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) punya pengaruh besar ke kas daerah. 

"Kalau soal PBB-P2, saya apresiasi 227 desa dan 9 kecamatan yang lunas sebelum jatuh tempo. Tapi BPHTB ini sering bocor, rawan macet di administrasi. Saya minta PPAT tegas, lurah tegas, BPN tegas. Ini bukan urusan siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang mau membantu rakyat tertib administrasi,” kata Warsubi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang, Hartono, menyebut sinergi antara Bapenda dan PPAT adalah kunci optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Banyak transaksi tanah tidak tercatat rapi. Padahal kalau tertib, BPHTB bisa jadi tulang punggung PAD setelah PBB-P2. Kami mendorong PPAT melaporkan data tepat waktu, valid, dan transparan. Tanpa itu, kebocoran terus terjadi,” tegas Hartono.

Untuk membantu warga, Pemkab Jombang juga sudah menyiapkan kebijakan keringanan. “Mulai 1 Agustus sampai akhir tahun, BPHTB dikurangi 35 persen, dendanya dihapus. Ini kemudahan, tapi harus diimbangi kejujuran,” imbuh Warsubi.

Warsubi menegaskan, seluruh pihak tetap menjaga integritas. “Kalau mau dipercaya rakyat, jangan main-main di proses administrasi tanah. Pajak lunas, pembangunan tuntas," tegasnya.

Bupati juga menekankan agar para pengembang perumahan segera pecah SPPT PBB-P2 per unit, sesuai sertifikat. 

“Kalau site plan dan SHGB sudah beres, jangan nunggu lama. Ini cara biar warga tidak kesulitan urus pajaknya. Kita mau bantu yang berpenghasilan rendah, bukan malah dipersulit,” tegasnya lagi.

Pemkab Jombang berharap, dengan tertibnya PBB-P2 dan BPHTB, target PAD bisa tercapai dan pelayanan ke masyarakat makin membaik. 

“Saya tidak mau lagi dengar ada warga dirugikan hanya karena proses peralihan tanah macet gara-gara pajak. Tertib administrasi, tertib bayar pajak, daerah untung, rakyat juga tenang,” ujar Warsubi.

Sebagai bentuk nyata keberpihakan pada warga berpenghasilan rendah, dalam kesempatan itu juga dilakukan prosesi penyerahan SKB (Surat Keterangan Bebas) Pajak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

“Ini salah satu bukti nyata Pemkab Jombang peduli pada kepentingan masyarakat. Tidak hanya memungut pajak, tapi juga memberi keringanan dan solusi,” ujar Hartono.
 

.

.

.

.
Support : Tuhan Yang Maha Esa | .
Copyright © 2011. BeritaJombang.net | Portal Berita Jombang - ...
.. .. .. ..
..:p