(Kabarjatim.com, JOMBANG) - Untuk menjaga keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) aman dan lebih kondusif tanpa adanya praktek money politic (Politik Uang), Cabup-Cawabup nantinya diminta melakukan sumpah pocong menjelang pilkada pada tanggal 5 juni mendatang. Para calon tersebut harus melakukan ikrar sumpah pocong sebagai bagian menolak adanya praktik tersebut.
Menurut Mukhlis Sekretaris LSM AL Haraka mengatakan, pelaksanaan sumpah pocong terhadap para calon itu akan di laksanakan pada Kamis malam di Masjid Ulul Albab Tebuireng, sebelum masa tenang pasca kampanye. Seluruh peserta kandidat Pilkada akan kami undang guna melaksanakan hal tersebut.
"Money politic merupakan hal yang tidak mendidik dalam keberlangsungan demokrasi. Pasalnya, jika nanti proses pemilihan tersebut menggunakan money politik pasti nantinya ketika sudah terpilih akan mudah melupakan rakyat," ungkapnya.
Ketika sudah menjabat tambahnya, pasti orientasi nanti bukan kepada pelayanan masyarakat, tapi mengembalikan modal yang dikeluarkan. "Kami berkomitmen untuk menghilangkan praktek money politic tersebut agar tercipta pelayanan yang lebih optimal ketika sudah terpilih nanti." jelasnya.
Sedangkan menurut Bagio AktivisKonsorsium Rakyat Jombang Berdaulat (KRJB)." Nantinya kita berharap kepada seluruh peserta Cabup-Cawabup dalam Pilkada Jombang hadir untuk ikrar tersebut. Ketika pasangan tersebut hadir maka akan kami dukung karena berani mengambil langkah tegas menolak praktek money politic." cetusnya.
Dalam proses Pilkada nanti seperti di ketahui, bahwa pemlihan tersebut di gelar pada 5 Juni mendatang. Masing-masing pasangan tersebut yakni calon no urut satu pasangan Munir-Wiwik (MUKTI), dan no urut kedua pasangan Widjono-Sumrambah (WIRA), sedangkan yang terakhir pasangan Nyono-Munjdah (NOAH). Ketiga pasangan tersebut akan bertarung pada Pilkada 5 Juni mendatang. (Bie/Nick)
Caption: Ilustrasi pilkada langsung
"Money politic merupakan hal yang tidak mendidik dalam keberlangsungan demokrasi. Pasalnya, jika nanti proses pemilihan tersebut menggunakan money politik pasti nantinya ketika sudah terpilih akan mudah melupakan rakyat," ungkapnya.
Ketika sudah menjabat tambahnya, pasti orientasi nanti bukan kepada pelayanan masyarakat, tapi mengembalikan modal yang dikeluarkan. "Kami berkomitmen untuk menghilangkan praktek money politic tersebut agar tercipta pelayanan yang lebih optimal ketika sudah terpilih nanti." jelasnya.
Sedangkan menurut Bagio AktivisKonsorsium Rakyat Jombang Berdaulat (KRJB)." Nantinya kita berharap kepada seluruh peserta Cabup-Cawabup dalam Pilkada Jombang hadir untuk ikrar tersebut. Ketika pasangan tersebut hadir maka akan kami dukung karena berani mengambil langkah tegas menolak praktek money politic." cetusnya.
Dalam proses Pilkada nanti seperti di ketahui, bahwa pemlihan tersebut di gelar pada 5 Juni mendatang. Masing-masing pasangan tersebut yakni calon no urut satu pasangan Munir-Wiwik (MUKTI), dan no urut kedua pasangan Widjono-Sumrambah (WIRA), sedangkan yang terakhir pasangan Nyono-Munjdah (NOAH). Ketiga pasangan tersebut akan bertarung pada Pilkada 5 Juni mendatang. (Bie/Nick)
Caption: Ilustrasi pilkada langsung
