Demo puluhan massa FPRJ dimulai dari Taman Kota Kebun Rojo. Sembari membentangkan spanduk tuntuntan, mereka melakukan longmarch menuju kantor Dinsosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Di depan kantor tersebut, buruh melakukan orasi secara bergantian. Pendemo juga meminta audensi dengan Kepala Kantor Dinsosnakertrans.
Hanya saja, upaya itu hanya bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, sejumlah pejabat kantor itu sedang tidak ada di tempat. Untuk melampiaskan kekecewaannya, massa FPRJ kemudian melanjutkan aksinya ke depan kantor Pemkab Jombang. Di tempat itu, buruh meyampaikan aksi serupa. "Kalau pejabat tidak terpukul dengan kenaikan BBM. Namun bagi buruh, kenaikan itu sangat memberatkan," ujar Kasiono, buruh pabrik plywood dalam orasinya.
Orasi serupa juga disampaikan oleh Heru Sandi, aktivis buruh lainnya. Menurut Heru, saat ini UMK (Upah Minimum Kabupaten) Jombang hanya Rp 1,2 juta. Jumlah itu tidak bisa memenuhi KHL (Kebutuhan Hidup Layak), karena sebagian besar buruh sudah berkeluarga. "Sudah begitu, pemerintah akan menaikkan harga BBM. Artinya, dengan kebijakan itu kondisi buruh semakin terpuruk," pungkasnya.(hur)
sumber : beritajatim.com
