Jombang (beritajombang.NET) Menurut Penasehat MP3I (Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia), KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah menyampaikan perlu dikeluarkannya payung hukum untuk para penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) yang kerap menerima 'amplop'.
Gus Solah mengungkapkan, untuk masyarakat yang menikah di kantor KUA, harus digratiskan, namun jika penghulu dipanggil untuk menikahkan di rumah atau di luar jam kerja, maka pemberian uang terima kasih tersebut tidak menjadi soal.
"Maka mekanisme pernikahkan memanggil penghulu tersebut harus segera dibuatkan payung hukum. Dengan begitu, pemberian uang terimakasih untuk penghulu tidak menjado pro-kontra," kata pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, ini, Minggu (22/12/2013).
Gus Solah mengungkapkan, berkumpulnya sekitar 30 pengasuh pondok pesantren se Indonesia di Tebuireng tersebut bukan khusus membahas persoalan KUA. Namun puluhan majelis pengasuh itu untuk mendeklarasikan MP3I. Selain pesantren dari pulau Jawa, hadir pula perwakilan dari Sumatera dan Kalimantan.
Dalam kesempatan itu seluruh pengurus maju ke atas panggung untuk mendengarkan pembacaan deklarasi yang dipimpin oleh Habib Soleh Al Mughdlor asal Situbondo. Setelah itu, forum MP3I menggelar dialog budaya yang disambung dengan nonton bareng film 'Sang Kiai'. Yakni film yang menceritakan perjuangan pendiri NU, Hadratusyaikh Hasyim Asyari dalam mengusir penjajah.
Gus Solah juga menegaskan, meski dideklarasikan menjelang momen pemilu dan pilpres, namun MP3I tidak ada kaitannya dengan politik. Organisasi tersebut dijadikan wadah komunikasi antar pondok pesantren se-Indonesia. Selain itu juga untuk mengatasi permasalahan yang selama ini melilit kalangan pesantren.
"Saya tegaskan bahwa MP3I tidak ada kaitannya dengan politik. Tidak ada kaitannya dengan pemilu dan pilpres. Mentang-mentang ada huruf 'P3'-nya, nanti dikira ada kaitannya dengan partai. Sekali lagi ini deklarasi ini murni untuk kepentingan pesantren," ujar Gus Solah.
Hal senada juga dilontarkan Ketua MP3I, KH Zaim Ahmad Ma'shum dari Lasem Jawa Tengah. Menurutnya, hadirnya lembaga tersebut tidak lepas dari kondisi pesantren saat ini. Dahulu, kata Zaim, pesantren merupakan pusat membangun nilai budaya. Bahkan pesantren mempunyai andil besar dalam pendidikan moral anak bangsa.
Hanya saja seiring bergulirnya waktu, pesantren kerap tergerus oleh kepentingan politik praktis. Sehingga, lanjutnya, pesantren kehilangan jati diri dan independensi. "Nah, agar pesantren tidak tergerus kepentingan politik itulah MP3I kami deklarasikan," pungkasnya. (lw2)
(sumber : www.beritajatim.com)
(foto : beritajatim.com)
